Kamis, 23 April 2015 - 14:44:16 WIB
60 DPC HADIRI RAKERNAS PERADI

HANYA 7 (TUJUH) DPC PERADI SAJA YANG TIDAK HADIR

yakni adalah DPC PERADI Jakarta Selatan, Manado, Tangerang, Cibinong, Salatiga, Batam, dan Bengkulu.

Setelah penundaan MUNAS PERADI Ke-II beberapa waktu yang lalu di Makassar, Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) segera menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional PERADI untuk memberikan legitimasi kepada DPN PERADI periode 2010-2015 yang akan berakhir pada tgl. 31 April 2015 yang akan datang.

 RAKERNAS PERADI dibuka langsung oleh Prof. DR. Otto Hasibuan, SH., MH di Hotel LABERSA, Pekanbaru, pada tanggal 18 April 2015 dan dihadiri oleh 60 DPC PERADI dari Seluruh Indonesia, dan hanya sebanyak 7 (tujuh) DPC saja yang tidak hadir, yakni adalah DPC PERADI Jakarta Selatan, Manado, Tangerang, Cibinong, Salatiga, Batam, dan Bengkulu.

RAKERNAS PERADI kali ini diselenggarakan untuk membahas penyelenggaraan MUNAS PERADI Ke-II Lanjutan yang ditunda oleh Ketua DPN PERADI berdasarkan surat permohonan dari 44 DPC PERADI yang menilai situasi dan kondisi kemanan MUNAS yang tidak kondusif untuk melaksanakan MUNAS saat itu untuk jangka waktu 3-6 bulan, namun terkendala pelaksanaannya karena berakhirnya masa jabatan DPN PERADI pada akhir bulan April tahun ini.

RAKERNAS PERADI yang dihadiri 60 DPC PERADI, dan jumlah tersebut telah memenuhi "quorum" yang disyaratkan Anggaran Dasar PERADI, telah berhasil memutuskan keputusan-keputusan yang krusial dan fundamental bagi DPN PERADI sebagai payung hukum PENGURUS untuk mengambil langkah-langkah strategis memenuhi kewajiban menyelenggarakan MUNAS PERADI yang tertunda

    1. Keputusan Pertama, Ketua-Ketua DPC PERADI Seluruh Indonesia telah sepakat untuk memberikan mandat kepada DPN PERADI periode 2010-2015 untuk tetap melanjutkan kepengurusannya sampai dengan MUNAS PERADI KE-II terselenggara.

    2. Keputusan Kedua, mendesak DPN PERADI Masa Bakti 2010-2015 untuk mengesahkan dan memberlakukan Anggaran Rumah Tangga PERADI, yang salah satu pasalnya menetapkan masa bakti kepengurusan yang lama akan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru yang definitif.

    3. Keputusan Ketiga, RAKERNAS memberikan wewenang kepada DPN PERADI untuk menindak tegas kepada Anggota PERADI dan PENGURUS PERADI, baik yang di DPN dan/atau DPC, yang telah melakukan pelanggaran Anggaran Dasar PERADI.

Menurut salah seorang Wakil Ketua Umum, Achiel Suyanto, MUNAS akan dilaksanakan 3-6 bulan yang akan datang sesuai pernyataan Ketua Umum DPN PERADI. Dengan kehadiran 60 DPC PERADI di dalam RAKERNAS PERADI 2015 di Pekanbaru telah menunjukkan legitimasi yang sahih kepada Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MH., sebagai Ketua Umum DPN PERADI yang sah.